Category: Bisnis

Artikel ini akan menjelaskan prinsip ekonomi sosialis.

Prinsip Dasar Pandangan Dunia (World View) Ekonomi Sosialis

Pengertian Sosialis

Sosialisme atau sosialis adalah sistem sosial dan ekonomi yang ditandai dengan kepemilikan sosial dari alat-alat produksi dan manajemen koperasi ekonomi, serta teori politik dan gerakan yang mengarah pada pembentukan sistem tersebut.

“Kepemilikan sosial” bisa merujuk ke koperasi, kepemilikan umum, kepemilikan negara, kepemilikan warga ekuitas, atau kombinasi dari semuanya.

Sejarah Sistem Ekonomi Sosialis

Istilah ini mulai digunakan sejak awal abad ke-19. Dalam bahasa Inggris, istilah ini digunakan pertama kali untuk menyebut pengikut Robert Owen pada tahun 1827. Di Perancis, istilah ini mengacu pada para pengikut doktrin Saint-Simon pada tahun 1832 yang dipopulerkan oleh Pierre Leroux dan J.

Regnaud dalam l’Encyclopédie Nouvelle. Penggunaan istilah sosialisme sering digunakan dalam berbagai konteks yang berbeda-beda oleh berbagai kelompok, tetapi hampir semua sepakat bahwa istilah ini berawal dari pergolakan kaum buruh industri dan buruh tani pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20 berdasarkan prinsip solidaritas dan memperjuangkan masyarakat egalitarian yang dengan sistem ekonomi menurut mereka dapat melayani masyarakat banyak daripada hanya segelintir elite.

Prinsip Dasar Ekonomi Sosialis

Dalam sistem ekonomi sosialisme mempunyai beberapa prinsip dasar sebagai berikut:

Pemilikan Harta oleh Negara

Seluruh bentuk produksi dan sumber pendapatan menjadi milik masyarakat secara keseluruhan. Hak individu untuk memiliki harta atau memanfaatkan produksi tidak diperbolehkan.

Kesamaan Ekonomi

Sistem ekonomi sosialis menyatakan, (walaupun sulit ditemui disemua Negara komunis) bahwa hak-hak individu dalam suatu bidang ekonomi ditentukan oleh prinsip kesamaan. Setiap individu disediakan kebutuhan hidup menurut keperluan masing-masing.

Gerakan politik sosialis mencakup beragam filsafat politik. Dikotomi inti dalam gerakan sosialis termasuk perbedaan antara reformisme dan sosialisme revolusioner dan antara sosialisme negara dan sosialisme libertarian.

Sosialisme negara menyerukan nasionalisasi alat-alat produksi sebagai strategi untuk menerapkan sosialisme, sementara sosialis libertarian umumnya menempatkan harapan mereka pada cara desentralisasi demokrasi langsung seperti serikat buruh, dan dewan pekerja datang dari sikap anti-otoriter umum.

Sosialisme demokratis menyoroti peran sentral proses demokrasi dan sistem politik dan biasanya kontras dengan gerakan politik non-demokratis yang mendukung sosialisme.

Sosialisme revolusioner adalah paham sosialis yang mengacu pada doktrin bahwa revolusi sosial diperlukan untuk mengubah masyarakat secara struktural. Paham ini menganggap bahwa revolusi merupakan sesuatu yang diperlukan untuk beralih dari kapitalisme ke sosialisme.

Sosial dan Teori Politik

Dalam konteks ini, sosialisme telah digunakan untuk merujuk kepada gerakan politik, filsafat politik dan bentuk hipotetis gerakan masyarakat yang bertujuan untuk suatu pencapaian.

Akibatnya, dalam konteks sosialisme politik, telah merujuk pada strategi (untuk mencapai masyarakat sosialis) atau kebijakan yang dipromosikan oleh organisasi sosialis dan partai politik sosialis; yang semuanya tidak memiliki hubungan ke sosialisme sebagai sistem sosial ekonomi.

Marxisme

Karl Marx dan Friedrich Engels berpendapat bahwa sosialisme akan muncul dari keharusan sejarah kapitalisme yang diberikan sendiri sudah usang dan tidak berkelanjutan akibat dari meningkatnya kontradiksi internal yang muncul dari perkembangan kekuatan produktif dan teknologi. Itu menjadi kemajuan dalam kekuatan produktif yang dikombinasikan dengan hubungan sosial lama dengan produksi kapitalisme yang akan menghasilkan kontradiksi, dan kemudian mengarah ke kesadaran kelas pekerja.

Marx dan Engels berpandangan bahwa kesadaran orang-orang yang memperoleh upah atau gaji (kelas pekerja dalam arti Marxis luas) akan dibentuk oleh kondisi mereka yang menjadi budakan upah, yang mengarah ke kecenderungan untuk mencari kebebasan atau emansipasi mereka dengan menggulingkan kepemilikan alat-alat produksi oleh kapitalis, dan akibatnya, menggulingkan negara yang menjunjung tinggi tata ekonomi kapitalis ini. Bagi Marx dan Engels, kondisi ini menentukan kesadaran dan mengakhiri peran kelas kapitalis yang pada akhirnya mengarah ke masyarakat tanpa kelas di mana negara akan melenyap.

Bagi kaum Marxis ortodoks, sosialisme adalah tahap yang lebih rendah dari komunisme berdasarkan prinsip “dari masing-masing sesuai dengan kemampuannya, untuk setiap orang sesuai kontribusinya“

Sementara komunisme tahap atas didasarkan pada prinsip “dari masing-masing sesuai dengan kemampuannya, untuk setiap orang sesuai kebutuhannya.“, tahap atas menjadi mungkin hanya setelah tahap sosialis mengembangkan lebih lanjut efisiensi ekonomi dan otomatisasi produksi menyebabkan berlimpah-limpahnya barang dan jasa.

Sosialisme sebagai Ideologi

Secara ringkas, Sosialisme adalah rasa perhatian, simpati dan empati antar individu kepada individu lainnya tanpa memandang status.

Menurut salah satu penganut cabang Ideologi ini, Marxisme, terutama Friedrich Engels, model dan gagasan sosialis dapat dirunut hingga ke awal sejarah manusia dari sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial.

Ekonomi Sosialis

Sistem ekonomi sosialisme sebenarnya cukup sederhana. Semua aspek ekonomi dianggap sebagai milik bersama, tapi bukan berarti harus dimiliki secara sepanuhnya secara bersama, semua aspek ekonomi boleh dimiliki secara pribadi masing-masing, dengan syarat boleh digunakan secara Sosialis, mirip dengan gotong-royong sebenarnya.

Cabang Aliran Sosialisme

Anarkisme atau dieja anarkhisme adalah filsafat politik yang menganjurkan masyarakat tanpa negara atau sering didefinisikan sebagai lembaga sukarela yang mengatur diri sendiri. anarkisme juga menentang otoritas atau organisasi hierarkis dalam pelaksanaan hubungannya dengan manusia, sehingga tidak terbatas pada sistem negara saja.

Secara spesifik pada sektor ekonomi, politik, dan administratif, Anarki berarti koordinasi dan pengelolaan, tanpa aturan birokrasi yang didefinisikan secara luas sebagai pihak yang superior dalam wilayah ekonomi, politik dan administratif (baik pada ranah publik maupun privat).

Komunisme adalah sebuah ideologi. Penganut paham ini berasal dari Manifest der Kommunistischen yang ditulis oleh Karl Marx danFriedrich Engels, sebuah manifesto politik yang pertama kali diterbitkan pada 21 Februari 1848 teori mengenai komunis sebuah analisis pendekatan kepada perjuangan kelas (sejarah dan masa kini) dan ekonomi kesejahteraan yang kemudian pernah menjadi salah satu gerakan yang paling berpengaruh dalam dunia politik.

Komunisme pada awal kelahiran adalah sebuah koreksi terhadap paham kapitalisme di awal abad ke-19, dalam suasana yang menganggap bahwa kaum buruh dan pekerja tani hanyalah bagian dari produksi dan yang lebih mementingkan kesejahteraan ekonomi.

Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya, muncul beberapa faksi internal dalam komunisme antara penganut komunis teori dan komunis revolusioner yang masing-masing mempunyai teori dan cara perjuangan yang berbeda dalam pencapaian masyarakat sosialis untuk menuju dengan apa yang disebutnya sebagai masyarakat utopia.

Marhaenisme adalah ideologi yang menentang penindasan manusia atas manusia dan bangsa atas bangsa. Untuk masa sekarang, ideologi ini telah berkembang dan dikenal dengan nama Marhaenisme Kekinian.

Ideologi ini dikembangkan dari pemikiran presiden pertama Indonesia, Soekarno. Ajaran ini awalnya bermaksud mengangkat kehidupan rakyat/orang kecil. Orang kecil yang dimaksud adalah petani dan buruh yang hidupnya selalu dalam cengkeraman orang-orang kaya dan penguasa.

Marxisme adalah sebuah paham yang berdasar pada pandangan-pandangan Karl Marx. Marx menyusun sebuah teori besar yang berkaitan dengan sistem ekonomi, sistem sosia, dan sistem politik. Pengikut teori ini disebut sebagai Marxis. Marxisme mencakup materialism dialektis dan materialisme historis serta penerapannya pada kehidupan sosial.

Marxisme merupakan dasar teori komunisme modern.

Sindikalisme adalah sebuah jenis sistem ekonomi yang dicetuskan sebagai pengganti kapitalisme dan alternatif bagi sosialisme negara dengan memanfaatkan federasi serikat dagang atau serikat industri kolektif. Sistem ini adalah suatu bentuk korporatisme ekonomi sosialis yang menyerukan penyatuan kepentingan berbagai unit non-kompetitif untuk merundingkan dan mengelola ekonomi.

Bagi para penganut sistem ini, serikat dagang adalah makna potensial untuk melawan aristokrasi ekonomi dan menjalankan masyarakat dengan adil demi kepentingan kaum mayoritas melalui demokrasi serikat.

Industri dalam sistem sindikalis akan dijalankan melalui konfederasi kooperatif dan bantuan timbal balik. Sindikat lokal akan berkomunikasi dengan sindikat lain melalui pertukaran buruh yang akan mengelola dan mentransfer komoditas.

Apa Sistem Ekonomi yang Dianut Indonesia Saat Ini?

Sejak berdirinya negara RI, sudah banyak tokoh-tokoh negara pada saat itu yang telah merumuskan bentuk perekonomian yang tepat bagi bangsa Indonesia, baik secara individu maupun diskusi kelompok. Seperti Bung Hatta sendiri, semasa hidupnya mencetuskan ide, bahwa dasar perekonomian Indonesia yang sesuai cita-cita tolong menolong adalah koperasi namun bukan berarti semua kegiatan ekonomi harus dilakukan secara koperasi, pemaksaan terhadap bentuk ini justru telah melanggar dasar ekonomi koperasi.

Sumitro Djojohadikusumo, dalam pidatonya di Amerika tahun 1949, menegaskan bahwa yang dicita-citakan adalah ekonomi semacam campuran. Menurut UUD 1945, sistem perekonomian Indonesia tercantum dalam pasal-pasal 23, 27, 33 & 34. Demokrasi Ekonomi dipilih karena memiliki ciri-ciri positif yang di antaranya adalah (Suroso, 1993) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Secara normatif landasan idiil sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian maka sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi yang berorientasi kepada

Ketuhanan Yang Maha Esa (berlakunya etik dan moral agama, bukan materialisme).

Kemanusiaan yang adil dan beradab (tidak mengenal pemerasan atau eksploitasi).

Persatuan Indonesia (berlakunya kebersamaan, asas kekeluargaan, sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi dalam ekonomi).

Kerakyatan (mengutamakan kehidupan ekonomi rakyat dan hajat hidup orang banyak).

Serta Keadilan Sosial (persamaan / emansipasi, kemakmuran masyarakat yang utama-bukan kemakmuran orang-seorang).

Sistem ekonomi Indonesia saat ini adalah sistem demokrasi ekonomi yaitu sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh dan untuk rakyat dibawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Sistem ekonomi ini memiliki landasan idiil Pancasila serta landasan konstitusional UUD 1945.

Ciri-Ciri Sistem Perekonomian Demokrasi Ekonomi

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.

Cabang cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Hak milik peorangan diakui pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

Fakir miskin dan anak anak terlantar berhak memperoleh jaminan sosial.

Sistem Ekonomi Syariah di Indonesia

Sistem ekonomi syariahatau Islam merupakan salah satu sistem ekonomi yang juga ada di Indonesia. Sistem ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi Indonesia yang pada dasarnya bersumber dari syariat Islam. Dalam pelaksanaannya, sistem ekonomi syariah ini tidak begitu mengharapkan pada jumlah laba yang besar namun mengedepankan pada menghindari riba atau hal-hal tidak baik lainnya dalam perekonomian. Sistem ekonomi syariah di Indonesia berkembang sangat pesat dengan bukti nyata bahwa hampir seluruh bank di Indonesia memiliki program syariah bagi nasabahnya.

Sistem Ekonomi Sosialis

Sistem ini diatur sepenuhnya oleh suatu otoritas atau pemerintah, semua kegiatannya dari perencanaan sampai pengawasannya diawasi oleh pemerintah secara terpusat. Sehingga tidak memungkinkan untuk pihak-pihak lain untuk berkreasi atau merubah tatanan sistem yang sudah diberlakukan. Hal ini mematikan kreatifitas sehingga biasanya Negara yang menganut Sistem ekonomi komunis sistem ini tertinggal dari Negara lainnya.

Sistem ini adalah tahapan selanjutnya dari system ekonomi sosialis, persamaanya adalah seluruh pengawasan dan aturan bersumber dari pemerintah dan terpusat. Perbedaannya adalah di system berbasis komunis ini setiap orang tidak diperbolehkan memiliki kekayaan pribadi. 

Baca Artikel Bisnis Lainnya

Sejarah Leasing

Pertama kali diperkenalkan oleh Bell Telephone Company (1877). Saat pecah perang di dunia eropa, leasing dilakukan terhadap alat-alat perang

Menyadari bahwa AS adalah benua besar, namun alat transportasi tidak memadai, maka dibuka jalan kereta api dari pantai timur ke pantai barat (satu rel tunggal). Birokrasi pengaturan rel tunggal tersebut ditiru oleh pemerintah AS sekarang.

Perlindungan Konsumen

Berikut ini adalah penjelasan lebih detailnya tentang materi ini.

Perlindungan Konsumen

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Ps. 1 (2)

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Ps.1 (1)

Macam-Macam Konsumen

1. Konsumen Antara
2. Konsumen Akhir

Hak dan Kewajiban Konsumen

Konsumen memiliki hak sebagai berikut : 

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; 
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; 
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; 
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Konsumen juga mempunyai kewajiban untuk membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Hak Pelaku Usaha:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatunya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban Pelaku Usaha:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan baran dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangka berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba baran dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Klausula Baku/Perjanjian Sepihak

Beberapa definisi klausula baku antara lain :

Mariam Darus Badrulzaman merumuskan : Perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.

Sutan Remy Sjahdeni merumuskan : perjanjian standar sebagai perjanjian yang hampir seluruh klausul – klausulnya dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.

Pada dasarnya tujuan dibuatnya perjanjian standar untuk memberikan kemudahan atau kepraktisan bagi para pihak dalam melakukan transaksi. Perjanjian baku yang banyak terdapat di masyarakat dapat dibedakan dalam beberapa jenis, antara lain :

• Perjanjian baku sepihak, yaitu perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu.
• Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah, ialah perjanjian baku yang isinya ditentukan pemerintah terhadap perbuatan hukum tertentu, misalnya perjanjian yang mempunyai objek hak atas tanah
• Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat.

“Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”

Urgensi Perjanjian Baku

Perjanjian Baku/perjanjian standar, menjadi penting untuk dimengerti karena untuk menghindari dicantumkannya klausula eksonerasi (exemption clause) dalam perjanjian tersebut.

Klausula eksonerasi adalah klausula yang mengandung kondisi membatasi, atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak produsen (penjual). Dari hal ini terlihat bahwa dengan adanya klausula eksonerasi menciptakan ketidakseimbangan posisi tawar menawar antara produsen dan konsumen. Agar terciptanya keseimbangan dalam posisi tawar menawar, satu satunya cara adalah dengan membatasi pihak pelaku usaha dalam membuat klausula eksonerasi dengan adanya campur tangan pemerintah dalam pembatasan tersebut.

Mencermati pasal 18 UUPK

Klausula baku yang dilarang adalah klausula baku yang :

1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
3. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
4. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
5. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
6. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
7. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Kebaikan perusahaan perseorangan yaitu : Mudah didirikan dan mudah dibubarkan, Modal memulai usaha kecil, Pengelolaanya fleksibel dan bebas, Kerahasiaan usaha terjamin, Manajemen sederhana, Keuntungan tidak dibagi

Perseroan Terbatas terbagi menjadi dua golongan yaitu perusahaan publik dan privat.

Perusahaan Publik adalah perusahaan yang sahamnya dijual kemasyarakat melalui pasar saham. Sedangkan perusahaan Privat perusahaan yang sahamnya tidak diperjual belikan secara bebas, hanya orang-orang tertentu yang bisa membeli saham perusahaan tsb

Pola pengelolaan perusahan dalam perseroan terbatas : Rapat umum pemegang saham – Dewan komisaris – Dewan Direktur – Para pegawai perusahaan

BUMN (Badan Usaha Milik Negara)

Adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun dan bergerak dalam bidang usaha apapun yang sebagian atau seluruh modalnya merupakan kekayaan negara.

Ciri utama BUMN : Tujuan utamanya adalah melayani kepentingan umum, berstatus badan hukum dan diatur oleh UU, pada umumnya bergerak pada jasa-jasa vital, sebagian atau seluruh modalnya dikuasai oleh negara

Perusahaan Multinasional (suatu perusahaan besar, yang biasanya berkembang disalah satu negara maju dan mengembangkan anak perusahaan diberbagai negara lain, Usaha patungan (joint Venture), Pengambil alihan (acquisition), Penggabungan (merger), Nasionalisasi, Privatisasi, Divestasi, Franchise (Pemberian hak kepada seseorang atau sesuatu perusahaan untuk beroperasi dan melakukan kegiatan seperti yang dilakukan oleh perusahaan lain).

Baca Artikel Bisnis Lainnya.

Dalam artikel ini akan dijelaskan sedikit banyak tentang pengaruh lingkungan terhadap kelangsungan usaha.

Lingkungan yang Mempengaruhi Kegiatan Dunia Usaha

Aspek lingkungan mempunyai pegaruh penting terhadap dunia usaha

Krisis moneter 1997-1998
Krisis keuangan 2007-2008

Lingkungan Usaha

Lingkungan usaha : unsur lingkungan yang secara langsung mempengaruhi kegiatan perusahaan. Lingkungan usaha meliputi: pelanggan, supplier, pekerja, perusahaan pesaing.

Lingkungan Pasar

Peran Pelanggan

The consumer is king mengungkapkan bahwa barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan harus disesuaikan dengan keinginan pelanggan

Supplier

Dalam melakukan operasi, perusahaan membutuhkan / bergantung kepada perusahaan lain

Pada hakikatnya operasi perusahaan sangat bergantung pada kegiatan industri hulu

Pekerja

Kesuksesan dan tingkat efisiensi perusahaan sangat bergantung pada kemampuan pekerja dalam melakukan tugas-tugas mereka dengan baik. Tanpa pekerja perusahaan tidak akan bisa menjalankan operasinya.

Perusahaan pesaing

Dalam satu industri dalam menentukan harga dipasar, suatu perusahaan harus mempertimbangkan harga jual pesaing.

Lingkungan Bukan Pasar

Meliputi : kegiatan ekonomi secara keseluruhan, Peraturan undang-undang dan pelaksanaannya, Kestabilan politik dan keamanan, kebijakan pemerintah, Faktor sosial budaya, teknologi, Ekonomi global.

Efek Kegiatan Ekonomi

Terdapat hubungan timbal balik antara keadaan ekonomi dengan kegiatan dunia usaha : kestabilan dan pertumbuhan ekonomi akan mendorong perkembangan dunia usaha, sebaliknya perkembangan dunia usaha akan mewujudkan kestabilan dan pertumbuhan ekonomi

Bagaimana mengamati keadaan ekonomi ?

Ada beberapa indikator untuk mengamati keadaan ekonomi suatu negara, diantaranya adalah sebagai berikut.

Tingkat pertumbuhan pendapatan nasional

PDB adalah nilai produk dan jasa akhir yang dihasilkan oleh satu negara (perekonomian) selama satu periode

Suatu masyarakat baru mengalami kenaikan dalam kemakmuran apabila pendapatan nasionalnya berkembang lebih cepat dari pada pertumbuhan penduduknya.

Masalah Pengangguran

Pertumbuhan ekonomi yang lambat mengakibatkan tingkat pengangguran yang lebih besar.

Inflasi

Inflasi adalah keadaan dimana terjadi kenaikan harga barang yang bersifat umum dan terus menerus. 

Neraca Pembayaran dan Kurs VA

Merupakan satu data ringkas mengenai lalu lintas keuangan dari satu negara ke negara-negara lain dalam satu tahun tertentu.

Neraca pembayaran yang kuat membantu kestabilan ekonomi; Kurs Valuta asing akan tetap stabil, Perusahaan mudah memperoleh bahan mentah yang diimpor, Modal asing mempunyai kepercayaan kepada kestabilan perekonomian

Aspek Lain

Keadaan konjungtur kestabilan ekonomi dapat dilihat dari siklus jangka panjangnya

Keadaan pasar saham, harga saham yang meningkat menggambarkan kinerja perusahaan yang baik.

Suku bunga keadaan suku bunga yang stabil sehingga perusahaan tidak ragu dalam meminjam uang untuk operasi perusahaan

Peranan Kestabilan Politik

Terdapatnya kestabilan politik dan ekonomi merupakan syarat yang paling mendasar untuk menciptakan iklim usaha yang baik untuk pertumbuhan ekonomi

Peranan Kebijakan Pemerintah

Di negara berkembang kebijakan pemerintah bukan saja diperlukan untuk mewujudkan kestabilan ekonomi tetapi juga untuk pertumbuhan ekonomi yang relatif pesat.

Kebijakan Utama Pemerintah :

Kebijakan fiskal : adalah langkah pemerintah mengadakan perubahan dalam pemungutan pajak dan pembelanjaan pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan kestabilan ekonomi

Kebijakan moneter : langkah pemerintah untuk mempengaruhi penawaran, permintaan uang dan suku bunga.

Perekonomian Global

• Berlakunya perubahan ciri hubungan politik ekonomi dan sosial diantara berbagai negara yang meningkatkan saling ketergantungandiantara berbagai negara.
• Tidak ada satu negara yang dapat menutup diri dari perdagangan internasional

Kebaikan Globalisasi

1. Hubungan yang lebih terbuka antara satu perekonomian dengan perekonomian lainnya akan memperluas pasar barang dan jasa yang dihasilkan, berakibat
2. PDB meningkat
3. Tingkat pengangguran turun
4. Pendapatan perkapita masyarakat naik

Keburukan globalisasi

1. Terbukanya suatu perekonomian bisa menghambat/ mempersulit berkembangnya dunia usaha, terutama di negara sedang berkembang.
2. Meningkatnya persaingan usaha antar negara.
3. Sektor industri yang tidak efisien akan sulit berkembang.

Multi Level Marketing (Pemasaran Berjenjang) atau sering disebut MLM Sejak dari dulu memang sudah menjadi trending topik di seluruh dunia. Di satu sisi ada yang mengatakan bahwa MLM itu penipuan. Ada juga yang mengatakan bahwa MLM itu wajar-wajar saja. Dan ada pula yang mengatakan bahwa MLM itu menjanjikan.

Apakah MLM itu Penipuan?

Sebenarnya, mereka yang mengatakan bahwa MLM penipuan, tidak salah. Mereka yang mengatakan MLM wajar-wajar saja, juga tidak salah. Dan mereka yang mengatakan MLM menguntungkan juga tidak salah.

Apa Itu MLM?

Seringkali orang tidak tahu tentang MLM yang sebenarnya sehingga banyak orang yang salah mengartikannya bahkan menjustifikasi bahwa MLM itu penipuan.

Sebagian orang tahu tentang MLM yang sebenarnya sehingga mereka mengatakan bahwa MLM itu wajar-wajar saja. Sebagian lainnya telah sukses menjalankan bisnis MLM atau mereka yang terdoktrin MLM palsu, sehingga mereka mengatakan bahwa MLM itu menjanjikan.

Sebenarnya pembahasannya ada disini, yaitu antara MLM Asli dengan MLM Palsu. Atau Pemasaran Berjenjang dengan Permainan Uang

Jadi begini ceritanya

Konon katanya bisnis MLM sudah ada sejak tahun 1920-an. Menurut Pareja, Sergio (2008) Pada tahun 1930-an bisnis MLM ini digunakan oleh perusahaan Nutrilite atau California Perfume Company yang menjual produknya “Avon Products”. Menurut Attri, Rekha (2011) Bisnis MLM sudah ada pada tahun 1960-an. Dan menurut Stockstill, Lowell E. (1985) pada akhir 1970-an Bisnis dengan model MLM sangat populer di Amerika Serikat.

Model MLM pada masa ini sesuai dengan Peraturan yang umumnya digunakan untuk Pemasaran berjenjang yaitu dengan memanfaatkan konsumen sebagai agen (tenaga penyalur secara langsung). Harga produk yang ditawarkan pada tingkat konsumen adalah gabungan antara harga produksi dan komisi sebagai balas jasa atas kelancaran distribusi.

Komisi yang didapatkan dalam pemasaran berjenjang (MLM) dihitung dengan banyaknya jasa distribusi yang secara otomatis terjadi ketika bawahan (downline) melakukan pembelian barang. Dan komisi yang lain akan didapatkan oleh upline ketika dia berhasil merekrut anggota baru (downline)

Tapi di Indonesia, memberikan bonus atas jasa perekrutan dilarang oleh pemerintah. Larangan itu tertera dalam Permendag No 13 tahun 2006 Bab I Pasal 1 ayat 11.

Dari sedikit pemaparan di atas adalah gambaran MLM yang murni, terutama MLM yang sesuai dengan permendag.

Jadi MLM yang asli itu lebih mengutamakan transaksi, bukan mengutamakan perekrutan anggota. Karena bonus hanya akan didapatkan ketika transaksi dilakukan oleh downline. Dan biaya pendaftaran untuk menjadi anggota perusahaan adalah gratis alias tidak bayar sama sekali.

Contoh MLM

Contoh sederhana dari MLM adalah bisnis pulsa.

Bisnis pulsa biasanya dilakukan dengan sistem Pemasaran Berjenjang (MLM). Seperti ini gambarannya.

Operator – server pulsa All Operator – master dealer – agen – agen – agen – dst

Baca Artikel Bisnis Lainnya.